PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdampak sekitar 3.105,47 hektare. Kondisi tersebut mendorong Balai TN Tanjung Puting mengajukan bantuan water bombing karena sebagian lokasi kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat.
Luas tersebut tercatat dalam surat permohonan bantuan water bombing yang diajukan Kepala Balai TN Tanjung Puting pada 9 September 2026. Area terdampak tersebar pada sejumlah resor.
Resor Teluk Pulai, SPTN Wilayah III Tanjung Harapan, tercatat terdampak sekitar 1.062,24 hektare. Titik kebakaran di wilayah itu teridentifikasi sejak 7 Agustus 2026.
Resor Sungai Cabang di wilayah yang sama terdampak sekitar 1.113,70 hektare setelah kebakaran teridentifikasi pada 30 Agustus 2026. Sementara Resor Sungai Perlu, SPTN Wilayah II Kuala Pembuang, terdampak sekitar 929,83 hektare sejak 26 Agustus 2026.
Sebelumnya, Kepala Balai TN Tanjung Puting Yohan Hendratmoko menyebut luas kawasan yang terbakar di wilayah TNTP yang masuk administrasi Kotawaringin Barat sekitar 1.200 hektare. Angka itu mencakup kawasan Teluk Pulai dan Sungai Cabang yang sedang ditangani petugas.
“Luasannya diperkirakan sekitar 1.200 hektare untuk kawasan TNTP yang masuk wilayah administrasi Kobar. Wilayah ini memang rawan karena terdapat lahan gambut,” kata Yohan Hendratmoko. Jumat, (11/9/2026)
Medan gambut, lokasi kebakaran yang jauh ke dalam kawasan, serta keterbatasan sumber air menjadi kendala utama. Sebanyak 114 personel Balai TNTP dikerahkan bersama mitra konservasi, perusahaan, dan masyarakat yang tergabung dalam upaya pengendalian kebakaran.
“Karena lokasi yang terbakar berada di dalam sehingga kami kesulitan untuk menjangkau,” ujar Yohan.
Menurutnya, pengendalian dari darat tetap dilakukan sambil menunggu dukungan pemadaman udara.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan helikopter Water Bombing BNPB untuk pemadaman dari atas, karena lokasinya sangat jauh dan sumber air tidak ada,” katanya.
Kebakaran menjadi persoalan serius karena area yang terdampak berada di kawasan konservasi yang menjadi habitat orangutan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga menyatakan kawasan TNTP dan Hutan Danau Masorain menjadi prioritas penanganan karena memiliki nilai konservasi tinggi.
“Orangutan dan manusia keduanya sama-sama penting untuk diselamatkan dari karhutla ini,” ujar Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah.
Selain pemadaman, perhatian berikutnya adalah memastikan titik api tidak meluas serta menjaga kawasan rehabilitasi dan penelitian orangutan tetap aman. Hingga perkembangan 10 September, Pondok Tanggui dan Camp Leakey dilaporkan masih aman dan aktivitas kunjungan wisata tetap berlangsung.(PB/*)
