KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD setempat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah nota keuangan disampaikan dalam rapat paripurna.
Wakil Bupati Katingan Firdaus mengikuti Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan III di DPRD Kabupaten Katingan yang secara khusus membahas penyampaian nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026.
Dalam pidato pengantar Bupati Katingan yang dibacakan Firdaus, pemerintah menyebut perubahan anggaran disusun berdasarkan perkembangan pelaksanaan program hingga pertengahan tahun serta hasil evaluasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Perubahan APBD 2026 ini merupakan wujud fleksibilitas dan responsifitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran,” ujar Firdaus.
Arah utama perubahan anggaran mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Postur anggaran juga mengalami penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengakomodasi kegiatan prioritas yang belum masuk dalam APBD induk.
Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto mengatakan pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan organisasi perangkat daerah melalui Badan Anggaran serta komisi-komisi.
“Harapan kami pembahasan berjalan cepat, cermat, dan transparan,” kata Marwan.
Tahapan berikutnya adalah pembentukan panitia khusus dan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.
Bagi masyarakat Katingan, proses ini menjadi penting karena perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka. Keputusan tersebut menentukan program mana yang mendapatkan ruang anggaran tambahan dan bagaimana prioritas pembangunan diterjemahkan hingga akhir tahun.
Pembahasan kini bergeser dari penyampaian nota keuangan menuju pengujian program, pagu dan prioritas sebelum anggaran ditetapkan.(din/*)
