PALANGKA RAYA – Sebuah unggahan di Instagram memicu sorotan terhadap seremoni pelepasan armada pemadam kebakaran dan personel gabungan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Unggahan akun @genvoice.id pada 1 September 2026 mempertanyakan urgensi seremoni ketika kebakaran disebut sudah menyebar. Sejumlah media kemudian melaporkan unggahan tersebut menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Isi kritik dalam unggahan tersebut bukan bukti bahwa pemerintah tidak bekerja. Kritik utamanya berkaitan dengan waktu dan bentuk seremoni di tengah situasi darurat.
“Kritik muncul karena kebakaran disebut sudah menyebar saat armada diberangkatkan,” tulis unggahan yang dikutip sejumlah media.
Unggahan berikutnya juga menyebut publik mempertanyakan urgensi seremoni saat wilayah Kalteng masih menghadapi karhutla.
“Momen ini pun menuai komentar publik yang mempertanyakan urgensi seremoni di tengah situasi darurat karhutla,” tulis unggahan tersebut.
Namun, konteks faktualnya penting. Pemerintah provinsi memang menggelar apel pasukan karhutla dan melepas personel gabungan. Pada saat bersamaan, penanganan kebakaran tetap berlangsung melalui operasi darat dan udara, termasuk water bombing serta patroli.
Gubernur Agustiar Sabran sebelumnya menyatakan seluruh operasi harus diarahkan untuk mempercepat pemadaman dan melindungi masyarakat.
“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi kami,” kata Agustiar ketika menerima massa masyarakat yang menyampaikan kritik mengenai penanganan karhutla.
Karena itu, viralitas unggahan tidak otomatis membuktikan adanya kelalaian dalam penanganan. Yang dapat diverifikasi adalah adanya unggahan, adanya kritik terhadap seremoni, dan adanya respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat.
Pemerintah juga menyatakan operasi karhutla harus mengutamakan perlindungan masyarakat, keselamatan personel dan pengendalian dampak lingkungan.
Bagi pembaca, perbedaan antara konten viral dan fakta lapangan menjadi penting. Unggahan media sosial dapat menjadi pintu masuk berita, tetapi konteks operasional pemerintah tetap harus diperiksa melalui sumber primer.
Dengan demikian, isu seremoni damkar Kalteng layak diberitakan sebagai fenomena kritik publik di media sosial, bukan sebagai bukti otomatis bahwa penanganan karhutla gagal.(fit/*)
