DAERAHKalimantan Tengah

Raperda APBD Kalteng 2027 Catat Defisit Rp350 Miliar

1
×

Raperda APBD Kalteng 2027 Catat Defisit Rp350 Miliar

Sebarkan artikel ini
Rapat paripurna DPRD Kalimantan Tengah membahas tanggapan pemerintah terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

PALANGKA RAYA – Rancangan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 mencatat pendapatan sekitar Rp5,386 triliun dan belanja sekitar Rp5,736 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp350 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan.

Rancangan tersebut kembali dibahas setelah pemerintah provinsi memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng. Pemerintah menyatakan anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden saat membacakan tanggapan gubernur menyatakan kebijakan fiskal 2027 disusun untuk merespons kondisi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, responsif, serta memberikan dampak nyata,” kata Linae. Sabtu, (19/9/2026).

Pemerintah juga menyatakan rasionalisasi dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau kurang memberi nilai tambah. Anggaran hasil efisiensi diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, jalan poros desa dan pelayanan dasar lainnya.

“Penggunaan anggaran harus dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan semata dari besarnya penyerapan sampai akhir tahun,” ujarnya.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah adalah penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia serta perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Target pembangunan harus diterjemahkan ke dalam program yang terukur agar setiap alokasi anggaran memiliki keluaran dan manfaat yang jelas,” ungkapnya.

Dalam tanggapannya, pemerintah juga menyatakan akan memperluas akses listrik bagi desa yang belum berlistrik dan memperkuat kebutuhan air bersih. Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih bersama pemerintah kabupaten dan kota disebut telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.

“Kebutuhan listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas tetap menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah,” pungkas Sekda.

Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kalteng sebelum ditetapkan sesuai mekanisme penganggaran daerah. (fit/*)

error: Content is protected !!