PALANGKA RAYA – Menjaga adab bukan berarti harus diam di hadapan kekuasaan. Begitu pula keberanian mengkritik pemerintah tidak berarti seseorang bebas merendahkan martabat orang lain.
Pesan tersebut disampaikan Bush Valentino, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, menyusul perdebatan mengenai etika demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2026.
“Bersuaralah dengan lantang, tetapi jangan hilangkan sopan santun. Kritiklah kekuasaan, tetapi jangan rendahkan martabat kemanusiaan!” ujar Bush.
Ia menempatkan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral sebagai dua hal yang harus berjalan bersama. Demonstrasi merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan pemerintah berkewajiban membuka ruang bagi kritik dan dialog.
Dalam pernyataannya, Bush secara tegas mengingatkan para pemimpin agar tidak alergi terhadap kritik. Ia meminta mereka mendengarkan suara rakyat dan menunjukkan hasil kerja melalui tindakan nyata.
Pesan itu muncul setelah mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Jilid III menyampaikan tuntutan mengenai penanganan karhutla dan kabut asap, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan dasar warga.
Persoalan yang mereka angkat tidak boleh hilang di tengah perdebatan mengenai cara menyampaikan aspirasi. Kritik terhadap perilaku demonstran tidak dengan sendirinya menjawab persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, substansi tuntutan yang penting juga tidak otomatis membenarkan setiap tindakan peserta aksi.
Bush turut mengingatkan masyarakat untuk menjaga nilai Huma Betang dan Belom Bahadat, yang menempatkan penghormatan terhadap sesama sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Menghormati pemimpin bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Mengkritik pemerintah bukan berarti boleh merendahkan manusia. Dua prinsip itulah yang menjadi inti pesannya.(fah/*)
