JAKARTA – Bank dan investor didesak mengevaluasi pembiayaan terhadap perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelanggaran HAM, serta kerusakan ekologis.
Desakan tersebut disampaikan TuK INDONESIA bersama WALHI Eksekutif Nasional dan WALHI Kalimantan Tengah dalam siaran pers bertajuk “RSPO is Greenwashing!” di Jakarta, 4 November 2026.
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, menilai kepemilikan sertifikasi RSPO tidak dapat dijadikan indikator tunggal bahwa aktivitas ekonomi suatu perusahaan telah memenuhi prinsip keberlanjutan.
Karena itu, TuK INDONESIA meminta lembaga keuangan melakukan peninjauan dan uji tuntas terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota RSPO.
Desakan serupa ditujukan kepada pemilik merek dan pembeli produk sawit. Mereka diminta menelusuri rantai pasok hingga tingkat perkebunan, tanpa hanya bergantung pada sertifikasi.
WALHI dan TuK INDONESIA juga meminta pembelian dihentikan dari pemasok yang terbukti terlibat karhutla atau pelanggaran HAM dan gagal melakukan perbaikan. Pemasok juga harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat terdampak.
Desakan tersebut didukung analisis WALHI yang memetakan 14 grup korporasi dan satu perusahaan terindikasi karhutla serta terdaftar sebagai anggota RSPO. Pemetaan menggunakan analisis titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen dan temuan lapangan.
Bagi WALHI dan TuK INDONESIA, persoalan keberlanjutan tidak cukup diselesaikan melalui label sertifikasi. Tanggung jawab perusahaan, keterlacakan pasokan, dan pengawasan pembiayaan menjadi bagian penting untuk memastikan klaim keberlanjutan benar-benar dapat diuji.(din/*)
