PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalteng menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu perhatian utama dalam agenda pemerintahan, di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap kualitas udara dan keselamatan masyarakat.
Penguatan sinergi itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kalteng yang berlangsung pada Kamis, 3 September 2026. Pemerintah daerah menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena dampaknya telah menyentuh kesehatan, pendidikan, aktivitas sosial, dan ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi kami,” kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat menerima aspirasi masyarakat terkait karhutla.
Aspirasi mengenai penanganan kebakaran dan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap sebelumnya disampaikan dalam aksi di Palangka Raya. Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan membuka ruang dialog terhadap tuntutan tersebut.
“Penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga terus memperkuat dukungan operasi lapangan, termasuk pembasahan gambut dan koordinasi dengan berbagai unsur penanganan bencana.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan kondisi ini,” kata Gubernur Kalteng.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan menjaga efektivitas pemadaman sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan ketika sejumlah wilayah terdampak asap.(fit/*)
