MUARA TEWEH – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya selesai. Ketika jumlah titik api dan kejadian kebakaran dilaporkan menurun, kabut asap justru masih pekat. Pada saat yang sama, kemarau membuat sebagian warga kesulitan memperoleh air bersih setelah sejumlah sungai dilaporkan mengering.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara merespons situasi tersebut dengan memperpanjang status tanggap darurat karhutla selama tujuh hari. Keputusan itu disampaikan Bupati Barito Utara Shalahuddin dalam rapat evaluasi penanganan karhutla dan dampak kemarau di Aula Sekretariat Daerah.
Shalahuddin mengatakan, penurunan jumlah titik api menunjukkan adanya hasil dari upaya penanganan dan pendekatan kepada masyarakat. Namun, kondisi asap yang masih pekat membuat perlindungan kesehatan warga tetap menjadi prioritas.
“Saya meminta agar pemantauan kualitas udara dilakukan setiap hari, pembagian masker kepada masyarakat terus dilaksanakan, serta kegiatan di luar ruangan dikurangi apabila kondisi udara tidak sehat,” kata Shalahuddin.
Pemerintah daerah juga meminta perhatian khusus bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit asma, gangguan jantung, dan masalah kesehatan lainnya.
“Kami akan ruang oksigen, pos pelayanan kesehatan, dan tim kesehatan yang bersiaga untuk mengantisipasi dampak kabut asap,” sebutnya.
Data yang dipaparkan Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, Mochamad Ikhsan, dalam evaluasi pada 15 Oktober mencatat 758 titik panas sepanjang 2026 hingga periode data terakhir yang disampaikan pada Oktober. Sebanyak 45 titik panas tercatat pada Oktober hingga periode tersebut.
“September sebagai periode puncak kejadian, sedangkan jumlah titik panas pada Oktober mengalami penurunan,” paparnya.
Meski demikian, angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan bahwa seluruh risiko karhutla telah berakhir. Pemerintah daerah masih mempertimbangkan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, gangguan terhadap kegiatan pendidikan, kerusakan lahan dan sarana prasarana, serta potensi ancaman terhadap objek vital, termasuk Bandara Haji Muhammad Sidik.
Selain kabut asap, dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih menjadi persoalan yang disoroti dalam rapat evaluasi. Ia menyebut sejumlah sungai telah mengering sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air.
“Kedepan kita akan membantu perusahaan daerah air minum (PDAM) mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Tantangan pemerintah daerah bukan hanya memastikan bantuan tersedia, melainkan juga menjangkau wilayah yang mengalami kesulitan air. Pemerintah juga menegaskan penggunaan anggaran penanganan bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), harus dilakukan secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Memasuki Sabtu, 17 Oktober 2026, perhatian tertuju pada perkembangan kualitas udara, kesiapan pelayanan kesehatan, dan distribusi air bersih di wilayah terdampak. Penurunan titik panas yang dilaporkan pemerintah belum cukup untuk menyimpulkan bahwa risiko kesehatan dan gangguan lingkungan telah mereda.
Perpanjangan status tanggap darurat menjadi dasar bagi kelanjutan koordinasi lintas instansi, tetapi hasil penanganannya perlu terlihat pada perkembangan yang terukur; kebakaran yang dapat dikendalikan, warga yang memperoleh perlindungan kesehatan, serta rumah tangga yang kembali memiliki akses terhadap air bersih.(fah/*)
