KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan mematangkan kesiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan hingga wilayah terpencil. Pemerintah daerah membahas kesiapan tersebut dalam audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026.
Sekda Katingan Christian Rain menyebut pertemuan tersebut juga membahas tunjangan khusus guru, pengembalian anggaran ketekoran kas BOSP serta pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.
Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi telah masuk dalam hasil pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemkab Katingan sebelumnya. Daerah tersebut direncanakan menjadi salah satu lokasi pembangunan dengan kebutuhan lahan sekitar 20 hektare.
Pemkab Katingan menyatakan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan untuk lokasi yang disiapkan telah diselesaikan. Sertifikat tanah untuk lokasi tersebut juga disebut telah diterbitkan.
“Memastikan berbagai program strategis,” kata Christian Rain.
Pemerintah daerah kini berada pada tahap memastikan seluruh persyaratan teknis dan kelembagaan dapat mendukung realisasi program. Tantangan selanjutnya bukan hanya pembangunan fisik sekolah, tetapi bagaimana fasilitas tersebut benar-benar menjangkau peserta didik dari kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerataan layanan pendidikan Katingan. Pada saat yang sama, pembahasan mengenai tunjangan guru dan BOSP menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat ekosistem pendidikan, bukan sekadar membangun gedung sekolah.
“Audiensi tersebut menjadi salah satu perkembangan terbaru Pemkab Katingan dalam mengawal agenda pendidikan daerah ke tingkat pemerintah pusat,” pungkasnya.(din/*)
