PALANGKA RAYA – Masyarakat Kalimantan Tengah menanggung dampak karhutla, mulai dari gangguan kesehatan hingga kerusakan lingkungan. Di tengah besarnya kerugian tersebut, WALHI Kalimantan Tengah mendesak penegakan hukum menyentuh korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran.
Desakan itu diwujudkan melalui laporan terhadap delapan perusahaan kepada Polda Kalimantan Tengah, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan analisis WALHI, luas area terbakar di Kalimantan Tengah sepanjang Januari–September 2026 mencapai sedikitnya 81.587 hektare. Pada periode Januari–Oktober, organisasi tersebut juga mencatat 205.926 titik panas.
Beban karhutla tidak berhenti pada kerusakan hutan. Data BPBD Kalteng yang dikutip WALHI mencatat 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak karhutla, termasuk Kalimantan Tengah.
Bagi WALHI, angka tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran lahan, melainkan krisis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai penegakan hukum harus mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk korporasi.
“Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” kata Janang.
Delapan perusahaan dilaporkan
Delapan perusahaan yang dilaporkan terdiri atas enam perusahaan perkebunan sawit dan dua pemegang PBPH.
Perusahaan perkebunan tersebut adalah PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia, PT Arjuna Utama Sawit, PT Tapian Nadenggan, PT Maju Aneka Sawit, dan PT Globalindo Alam Perkasa.
Adapun pemegang PBPH adalah PT Industrial Forest Plantation dan PT Baratama Putra Perkasa.
WALHI menyebut identifikasi dilakukan melalui analisis wilayah konsesi. Dari delapan perusahaan tersebut, tiga konsesi dipantau langsung sebagai sampel. Hasilnya, ketiganya ditemukan memiliki area terbakar.
Temuan itu telah dilaporkan kepada Polda Kalteng agar diuji lebih lanjut melalui proses hukum.
WALHI juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih. Menurut Janang, pengalaman penanganan karhutla sebelumnya menunjukkan perlunya pengawasan publik terhadap perkembangan perkara korporasi.
Laporan ini belum membuktikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pelaku pembakaran. Namun, temuan adanya area terbakar di dalam konsesi menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta menanggung dampak karhutla. Pihak yang terbukti bertanggung jawab juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.(rud/*)
