PALANGKA RAYA – Penurunan debit air sungai akibat musim kemarau mulai mengancam kelancaran pasokan logistik pangan ke sejumlah wilayah pedalaman di Kalimantan Tengah. Meski ketersediaan pangan aman dan tekanan inflasi terpantau melandai, terbatasnya akses transportasi perairan dikhawatirkan dapat memicu lonjakan biaya angkut barang.
Pendangkalan jalur sungai menyebabkan armada angkutan air dan layanan penyeberangan tidak dapat beroperasi optimal. Hambatan ini salah satunya terjadi di Kabupaten Katingan, tempat terganggunya mobilitas penyeberangan mulai membatasi arus keluar-masuk komoditas penting masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, memaparkan persoalan tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah serta evaluasi dukungan Program 3 Juta Rumah, Senin (24/8/2026).
Yuas menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalteng saat ini sebenarnya mencatatkan penurunan, menandakan stabilitas harga yang relatif terjaga didukung cadangan pangan dan beras yang mencukupi. Kendati demikian, fokus kewaspadaan pemerintah kini bergeser ke sektor distribusi.
“Namun, kemarau menjadi tantangan dalam distribusi barang ke sejumlah daerah, terutama wilayah pedalaman,” kata Yuas.
Ia mengingatkan, ketergantungan warga pedalaman pada jalur sungai membuat gangguan perairan ini sangat rentan membebani rantai pasok. Jika penyusutan air sungai berlangsung dalam durasi yang panjang, pembengkakan ongkos transportasi logistik berpotensi menular pada kenaikan harga jual bahan pokok di tangan konsumen hulu.
“Debit sungai yang menurun menyulitkan transportasi dan penyeberangan, sehingga distribusi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah turut terdampak,” lanjutnya.
Guna mencegah lonjakan harga di tingkat hilir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini berupaya menjaga keseimbangan antara kecukupan cadangan pangan dan kelancaran jalur distribusi alternatif, sembari berharap intensitas hujan segera meningkat untuk memulihkan ketinggian air sungai ke batas normal.(FT/*)
