PALANGKA RAYA — Belanja daerah Kalimantan Tengah dalam perubahan APBD 2026 bertambah Rp89,036 miliar dibandingkan APBD murni. Setelah perubahan, total belanja daerah ditetapkan mencapai Rp5,541 triliun.
Kesepakatan perubahan tersebut dituangkan dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang ditandatangani Pemerintah Provinsi Kalteng bersama DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III, Jumat (21/8/2026).
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng Yetro Midel Yoseph mengatakan kenaikan belanja sebesar 1,63 persen tersebut berjalan seiring dengan peningkatan target pendapatan daerah.
Pendapatan Kalteng dalam perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp5,315 triliun, naik Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dibandingkan APBD murni.
Tambahan pendapatan terutama ditopang optimalisasi penerimaan pajak daerah. Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) meningkat sekitar Rp181,925 miliar menjadi Rp1,596 triliun.
Sementara target Pajak Alat Berat ditetapkan Rp11,194 miliar atau bertambah sekitar Rp5,455 miliar.
Selain pendapatan dan belanja, struktur perubahan APBD juga mencatat penerimaan pembiayaan lebih dari Rp226 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan sekitar Rp833 juta.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan penyesuaian APBD diperlukan untuk merespons perubahan kondisi fiskal, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan daerah.
“Perubahan APBD perlu dilakukan secara cermat dan tepat, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” kata Edy dalam rapat paripurna.
Menurut Edy, belanja dalam perubahan APBD diarahkan agar lebih berorientasi pada hasil. Pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.
Karhutla juga menjadi perhatian dalam arah kebijakan pemerintah daerah. Edy meminta kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap diperkuat menyusul masih adanya wilayah Kalteng yang menghadapi kebakaran dan kabut asap.
Dengan total belanja Rp5,541 triliun, perubahan APBD 2026 menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menyesuaikan program hingga akhir tahun, di tengah kebutuhan pelayanan publik dan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah.(FT/*)
